Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025 di Monas, Jakarta Pusat.
Menurut Cucun, komitmen yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut menjadi sinyal positif bagi masa depan kesejahteraan buruh di Indonesia.
“Apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh Internasional 2025, termasuk komitmen-komitmen beliau bagi para buruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja hingga menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Cucun di Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakomodasi berbagai tuntutan buruh, termasuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini masuk dalam agenda prioritas.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kluster ketenagakerjaan.
Selain itu, Presiden juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari berbagai elemen sebagai bagian dari upaya memperkuat suara pekerja dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong penghapusan sistem outsourcing, serta mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah tertunda selama dua dekade.
Untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK guna melindungi hak-hak pekerja yang terdampak.
Cucun menyebutkan, komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo serius dalam mendengarkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak buruh.
“Komitmen-komitmen Presiden Prabowo menjadi angin segar bagi dunia pekerja. Ini menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi buruh dan peduli terhadap kesejahteraan mereka,” katanya.
Politikus PKB itu menambahkan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan relasi kerja yang adil, sesuai dengan amanat konstitusi.
DPR, kata dia, akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada buruh, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Ini menjadi komitmen DPR untuk memastikan teman-teman buruh mendapatkan kesejahteraan,” pungkasnya.
