SUARARAKYATINDO.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur yang menyeret sejumlah pejabat penting. Dalam penyidikan terbaru, lembaga antirasuah itu menelusuri kemungkinan adanya peran aktif Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam proses penganggaran dan distribusi dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim.
Meskipun hingga kini Khofifah belum ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK memastikan bahwa keterlibatan pihak eksekutif, termasuk pertemuan antara gubernur dengan kalangan legislatif terkait pembahasan dana hibah, menjadi salah satu fokus penyelidikan utama.
“Kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Bagaimana pembagiannya, pengaturannya, serta bagaimana pertemuan antara eksekutif dan legislatif dilakukan. Termasuk pembagian dan persentasenya,”
ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (2/10/2025).
Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan 21 tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah tersebut. Pengungkapan berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2022 yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak.
Dalam perkembangan terbaru pada Juni 2025, KPK mengungkap bahwa penyaluran dana hibah bermasalah itu terjadi di sedikitnya delapan kabupaten di Jawa Timur. Dana yang seharusnya disalurkan kepada kelompok masyarakat justru diduga kuat mengalir ke sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi dan politik.
KPK menilai modus korupsi melalui dana hibah ini telah menjadi pola berulang dalam pengelolaan anggaran di daerah, terutama karena lemahnya sistem pengawasan dan transparansi antara eksekutif dan legislatif.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pejabat daerah tingkat provinsi. KPK menegaskan bahwa pengungkapan kasus dana hibah Jatim diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main dengan dana publik.
Dengan penyidikan yang masih terus berjalan, masyarakat Jawa Timur kini menanti hasil pemeriksaan terhadap Khofifah dan pihak-pihak terkait lainnya. Publik berharap kasus ini segera terbuka secara terang-benderang dan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
