SUARARAKYATINDO.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama 2020-2023.
Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023. Oleh karenanya, Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim memiliki banyak program untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif.
Selain itu, dia menilai, turunnya angka kemiskinan di Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III-2023 (quarter to quarter/q2q) yang berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa.
“Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, atau turun 0,61 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022 atau sebesar 5,49 persen,” ujarnya.
Hal tersebut dikatakan Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Ia juga mengatakan, Pemprov Jatim menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota.
“Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp 1,5 juta yang digunakan sebagai modal usaha,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (15/11/2023).
Selain itu, kata dia, Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Sejak 2019 hingga 2023, Pemprov Jatim telah melakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp 402 miliar. Renovasi itu dilakukan bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodam) V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya.
Tidak hanya itu, kata Khofifah, Pemprov Jatim juga menjalankan program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin pada 2019 hingga 2023.
Khofifah mengatakan, penurunan kemiskinan di Jatim didorong pula oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif. Kegiatan ini didukung dengan program permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Salah satu program tersebut, di antaranya program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan plafon maksimal Rp 50 juta per debitur.
Program tersebut telah direalisasikan melalui pinjaman murah bagi 8.941 usaha mikro kecil (UMK) dengan subsidi bunga,
“Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga menyerahkan program bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro selama 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang.
Nilai bantuan yang diberikan antara Rp 600.000 hingga Rp 2,2 juta yang sumber pembiayaannya berasal dari Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Jatim.
Adapun untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa 2023, hingga November 2023, sudah senilai Rp 935,075 miliar atau 84,29 persen bantuan telah disalurkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait itu, dana desa untuk BLT minimal telah mencapai 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu, penyaluran program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2023 telah mencapai 99,40 persen atau sebanyak 1.512.592 KPM dari total target 1.521.705 KPM. Nominal bantuan PKH yang disalurkan sebanyak Rp 1,121 triliun.
