Mahfud Md di Kabarkan Mundur Sebagai Menteri Presiden Jokowi, PDI-P Beberkan Alasannya

Mahfud Md di Kabarkan Mundur Sebagai Menteri Presiden Jokowi, PDI-P Beberkan Alasannya
Mahfud Md saat Mengisi sebuah acara. (Foto: Ig @mohmahfudmd)

SUARARAKYATINDO.COM- Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Mahfud mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD disebut akan memberikan pernyataan publik sekaligus menunjukkan surat pengunduran diri dari kabinet yang telah disiapkannya hari ini, Rabu (31/1/2024).

Seorang koleganya yang juga Timses Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Islah Bahrawi mengatakan itu akan dilakukan eks hakim konstitusi itu saat berkegiatan di Lampung pada Rabu ini. Surat itu, kata Islah, adalah yang akan disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo di istana.

Hal ini untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara. Seperti diketahui, Mahfud merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

“Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya,” kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

“Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas. Secara ketatanegaraan, jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi saya harus datang penuh penghormatan,” kata Mahfud.

Rencana mundurnya Mahfud MD, digambarkan Hasto semakin bulat saat Presiden Jokowi tidak lagi mengikuti akun media sosial Menko Polhukam tersebut.

“Dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik, terlebih ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada tindakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi itu yang kemudian kami cermati,” ungkap Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan saat ini Mahfud MD tengah mempercepat perkerjaannya sebagai Menko Polhukam. Dengan harapan, siapa pun penggantinya sebagai Menko Polhukam tetap dalam spirit yang sama membela rakyat.

“Tetapi Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat bangsa dan negara. Persoalan Rempang misalnya memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan, setidak-tidaknya memberikan suatu rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria,” ujar Hasto.

“Terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya, sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk dapat diselesaikan sehingga siapa pun yang nanti menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan.”

Sebagai informasi, Mahfud MD merupakan satu di antara menteri Jokowi yang dipilih sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang profesional.m

Tinggalkan Balasan