SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tegas membantah tudingan menerima aliran dana dari perusahaan tambang nikel, PT Gag Nikel, di Raja Ampat, Papua Barat.
Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif yang akrab disapa Gus Gudfan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang keji dan tidak dapat diterima.
“Tudingan itu sungguh keji dan tidak mendasar,” tegas Gus Gudfan saat memberikan keterangan resmi, Jumat (13/6/2025).
Gus Gudfan juga meluruskan bahwa keterlibatan KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel merupakan urusan pribadi dan tidak mewakili kepentingan PBNU.
“PT Gag bukan milik PBNU. Itu merupakan satu perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN, yaitu PT Antam. Kebetulan saja memang ada satu komisaris yang merupakan anggota NU, tapi bukan berarti ada hubungan kelembagaan,” katanya.
PBNU, tambah Gudfan, juga tidak pernah menempatkan satu pun pengurusnya di perusahaan,baik BUMN ataupun swasta.
Tudingan tersebut pertama kali disebarkan sebuah akun TikTok, @tan**d*st*, yang menyebut PBNU menerima dana dari tambang nikel di Raja Ampat.
Dalam unggahan tersebut, Ananda Tohpati alias Andes Kancil, putra dari mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dituding turut menyalurkan dana tersebut, mencapai Rp 3,3 triliun per tahun.
Gus Fahrur kemudian tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal Ananda Tohpati dan juga Andes Kancil, apalagi terlibat aliran dana yang dimaksud.
“Ini sepenuhnya fitnah. Saya jamin 1.000 persen itu hoaks. Saya juga tidak kenal Ananda Tohpati dan Andes Kancil, dan tak satu rupiah pun dana yang diterima PBNU dari pertambangan mana pun,” katanya.
PBNU juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dan bukti bahwa lembaganya memang tidak pernah menerima dana dari perusahaan tambang.
“Kami siap diaudit dan dibuktikan bahwa aliran dana itu tidak pernah ada. Semuanya clear dan transparan,” tegas Gudfan.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga turut meluruskan masalah tersebut. Dalam pernyataannya, Gus Yahya menekankan bahwa apa yang terjadi pada masing-masing pengurus merupakan urusan pribadi dan bukan urusan lembaga.
“Pengurus PBNU punya latar belakang masing-masing. Saya sebagai Ketua Umum juga sekaligus kiai, lalu Pak Ulil (Abshar Abdalla) punya warung di rumahnya. Kalau ada yang jadi pengusaha, itu urusan masing-masing, bukan urusan lembaga PBNU,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Selain itu, Gus Yahya juga memastikan bahwa PBNU tidak pernah menerbitkan satu pun surat rekomendasi mengenai pengangkatan posisi di sebuah perusahaan.
“Silakan dicek di sekretariat. Tidak satu pun ada surat yang dikeluarkan PBNU untuk kepentingan apa pun mengenai posisi di sebuah perusahaan,” tandasnya.
