SUARARAKYATINDO.COM, Kraksaan – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Probolinggo, kini dikunjungi oleh Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo untuk melakukan audiensi, Rabu, (7/22).
Dalam kunjungan tersebut, mereka ingin membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini mereka nilai amburadul.
Menurut Zia Ulhaq, selaku Ketua Umum PC PMII Probolinggo mengungkapkan, ada beberapa poin utama yang menjadi persoalan dalam APBD Kabupaten Probolinggo. Yang diantaranya yakni, PMII menilai Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat dalam penyusunan APBD dilakukan dengan ugal-ugalan. Karena sebab itu, banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan angka dalam APBD.
Lanjut Zia, secara makro APBD Kabupaten Probolinggo dinilai fluktuaktif. Dalam enam tahun terakhir, APBD Kabupaten Probolinggo selalu mengalami penurunan dan peningkatan. Ketidakstabilan APBD ini dinilainya akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Probolinggo ini.
Dan lagi, perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Probolinggo tidak berimbang. Dalam 7 tahun terakhir, cenderung belanja daerah lebih besar daripada pendapatannya. Dengan hal tersebut, pihaknya menilai pemda setempat lebih suka berbelanja daripada mendapatkan pemasukan.
Dan yang terakhir, Ketua PC PMII Probolinggo menilai serapan APBD di Kabupaten Probolinggo cukup buruk. Hingga 6 September 2022, serapannya masih sekitar 33 persen atau sekitar Rp820 miliar dari anggaran Rp2 triliun lebih.
Tak hanya itu, dari 33 persen tersebut, hanya 1,9 persen yang diperuntukkan untuk belanja modal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selebihnya, digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, yang tentunya hanya dinikmati oleh para birokrasi.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.
“Empat poin itu penting untuk dibahas tuntas, demi menjadikan probolinggo menjadi lebih baik,” tegas pria asal Bondowoso itu, Zia Ulhaq.