SUARARAKYATINDO.COM, Ponorogo- 16 Desember 2024 – Anggota DPR-RI, Iman Sukri, melaksanakan reses di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Klego, Mrican, Jenangan, Ponorogo. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Ponorogo, Iman Sukri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi Undang-Undang (UU) Pesantren agar mampu meningkatkan kualitas pemberdayaan dan pendidikan di pesantren.
Dalam sambutannya, Iman Sukri menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis keagamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan UU Pesantren harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pesantren di seluruh Indonesia.
“UU Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi pesantren dalam membangun moral dan intelektual generasi bangsa. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan implementasi undang-undang ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Iman Sukri.
Diskusi yang berlangsung selama acara menyentuh berbagai isu penting, termasuk akses pendanaan bagi pesantren, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Para tokoh agama yang hadir memberikan masukan strategis dan berharap pemerintah lebih aktif memfasilitasi kebutuhan pesantren, khususnya di daerah seperti Ponorogo yang dikenal sebagai pusat pendidikan berbasis pesantren.
Acara ini mendapat respons positif dari masyarakat dan para tokoh yang hadir. Mereka menyambut baik inisiatif Iman Sukri dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan UU Pesantren. Salah satu tokoh agama setempat menyampaikan, “Kami berharap UU Pesantren dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pesantren, seperti peningkatan sarana prasarana dan penguatan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.”
Melalui reses ini, Iman Sukri berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat Ponorogo ke tingkat nasional dan memastikan kebijakan pemerintah terkait pesantren dapat berjalan secara maksimal.
