SUARARAKYATINDO.COM – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 Kg mendapat sambutan positif dari masyarakat dan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Langkah ini dinilai sebagai solusi efektif untuk mengatasi antrean panjang dan keresahan warga yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
Anggota DPRD Jawa Timur, M. Satib, menilai keputusan ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan akibat perubahan sistem distribusi LPG bersubsidi.
“Saya mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo. Dengan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 Kg, masyarakat tidak lagi resah dan antre panjang hanya untuk mendapatkan gas subsidi,” ujar M. Satib dalam keterangannya, Selasa (4/2/2024).
Lebih lanjut, M. Satib meminta pemerintah daerah dan Pertamina untuk memastikan distribusi LPG 3 Kg tetap lancar dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini harus diiringi dengan langkah antisipatif agar tidak terjadi kelangkaan di berbagai wilayah.
“Saya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait distribusi LPG 3 Kg. Di Jawa Timur, saya cek di beberapa pangkalan tidak ada kelangkaan. Ini hanya perubahan pola distribusi agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk menghindari antrean panjang dan potensi keributan, ia menyarankan agar titik distribusi pangkalan LPG 3 Kg ditata ulang agar lebih merata sesuai kebutuhan masyarakat.
“Misalnya, di kawasan perumahan atau daerah dengan mayoritas warga mampu, tidak perlu ada pangkalan LPG 3 Kg. Sebaliknya, di daerah yang membutuhkan, pendataan harus segera dilakukan. Idealnya, setiap RW memiliki pangkalan, kecuali di kawasan yang memang tidak diperuntukkan,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD Jatim dua periode, M. Satib mengingatkan bahwa distribusi LPG harus segera diselesaikan, mengingat bulan Ramadan dan Lebaran 2025 semakin dekat.
Ia meminta pemerintah daerah dan Pertamina untuk bergerak cepat dalam memastikan ketersediaan gas subsidi di tengah meningkatnya permintaan.
“Kami pastikan di Jawa Timur tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg. Ini hanya perubahan pola distribusi. Pertamina dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bergerak cepat agar tidak muncul polemik di masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Jatim, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memastikan LPG bersubsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
