SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Majlis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) melakukan audiensi dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, di ruang kerjanya, Kamis (4/9/2025). Dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut dihadiri pula Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan membahas langsung aspirasi masyarakat desa yang selama ini diwakili para kiai kampung.
Perwakilan MKK, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menegaskan bahwa DPR harus meninggalkan kebijakan-kebijakan elitis yang kerap menimbulkan kesenjangan. Ia mencontohkan wacana kompensasi rumah dan kunjungan luar negeri untuk anggota dewan yang belakangan dibatalkan sebagai langkah awal yang positif.
“DPR tidak boleh lagi elitis. DPR harus partisipatif, terbuka, dan mau mendengar suara rakyat kecil,” tegas Prof. Siti Zuhro.
Dalam pertemuan itu, MKK juga mengingatkan DPR agar konsisten mengawal Pasal 33 UUD 1945. Menurut mereka, kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial hanya bisa diatasi dengan kebijakan nyata terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Selain soal ekonomi, MKK menekankan pentingnya transparansi informasi publik melalui PPID yang berfungsi maksimal, serta memperkuat komunikasi politik agar masyarakat tidak merasa jauh dari wakilnya di Senayan.
Menanggapi hal itu, Puan Maharani menegaskan perlunya konsep transformasi DPR, bukan sekadar reformasi.
“Transformasi ini berarti komunikasi DPR harus lebih terbuka, lebih luas, dan melibatkan langsung masyarakat,” ujar Puan.
Komitmen Puan tersebut disambut baik MKK. Mereka menilai adanya kesediaan pimpinan DPR untuk membuka pintu kritik dan melanjutkan dialog dengan komisi terkait, terutama Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, merupakan kemajuan penting.
Bagi MKK, pertemuan ini menjadi momentum awal untuk mengawal janji transformasi DPR agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput, khususnya warga kampung yang selama ini masih merasakan ketimpangan pembangunan.
