SUARARAKYATINDO.COM, PROBOLINGGO – Trans7 Dinilai Lecehkan Ulama, hal ini membuat kekecewaan publik terhadap salah satu stasiun televisi nasional, Trans7, terus meluas setelah beredarnya potongan tayangan yang dianggap melecehkan KH. Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan tersebut dinilai tidak pantas dan bertentangan dengan etika penyiaran serta nilai-nilai moral masyarakat pesantren.
Di Kabupaten Probolinggo, Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa menjadi salah satu pihak yang lantang menyuarakan protes. Mereka menyerukan boikot terhadap Trans7 sebagai bentuk kekecewaan dan peringatan agar media lebih berhati-hati dalam menayangkan konten.
Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, menilai tindakan Trans7 telah melukai perasaan umat dan santri. “Kami tidak bisa diam melihat tayangan yang merendahkan ulama. Ini soal martabat, bukan sekadar hiburan. Kami mengimbau masyarakat, khususnya Nahdliyyin, untuk memboikot Trans7 sampai ada permintaan maaf resmi,” ujarnya, Selasa (14/10).
Sebagai santri sekaligus alumni aktivis di Yogyakarta, Badrul Kamal menyebut insiden ini mencerminkan rendahnya sensitivitas budaya dalam industri penyiaran. Ia juga menyoroti lemahnya kontrol terhadap konten televisi yang disiarkan ke publik.
Lebih jauh, pihaknya mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turun tangan. “KPI tidak boleh diam. Tayangan seperti ini jelas melanggar etika penyiaran dan menyinggung nilai-nilai keislaman. Kami minta ada sanksi tegas,” tegasnya.
Aksi protes terhadap Trans7 juga menggema di berbagai daerah dan media sosial. Sejumlah tokoh muda pesantren seperti Romzi Ahmad dan Ulinnuha Lazulfaa menyuarakan kekecewaan serupa.
Sementara itu, berbagai komunitas daring seperti NU Garis Lucu, Santri Keren, dan Cah Pondok ikut menggaungkan seruan dari AIS Nusantara yang menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak Trans7 dan CT Corp dalam waktu 1×24 jam.
Di dunia maya, tagar #BoikotTrans7 menjadi trending dan simbol perlawanan moral kalangan santri. Gerakan ini dinilai bukan sekadar bentuk kemarahan, tetapi juga upaya menegakkan kehormatan ulama dan menjaga marwah pesantren di ruang publik.
