PURWOKERTO – Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas peran pemuda dalam menyikapi kebijakan mutakhir pemerintah. Acara itu diselenggarakan di Hotel Meotel, Purwokerto, Jawa Tengah pada Kamis (24/4/2025). Acara yang menghadirkan para Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) Jawa Tengah itu diikuti puluhan mahasiswa dan pelajar dari berbagai latar belakang organisasi.
Diskusi itu membahas mengenai revisi UU TNI yang menjadi kontroversi beberapa pekan terakhir. Ketua Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA), Arifin Kusuma Wardhani dalam kesempatan itu menekankan pentingnya supremasi sipil dan mendorong adanya kejelasan batasan dan wewenang dari militer pasca revisi UU TNI.
“Penegakan prinsip supremasi sipil dan kejelasan batas wewenang militer agar demokrasi tidak bergeser menjadi sistem semu yang dikendalikan kekuatan koersif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, IPDA juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam merumuskan, mengkritisi dan mengawal kebijakan publik. Direktur IPDA, Muhammad Sakur menjelaskan generasi muda sudah saatnya menjadi aktor untuk mengawal kebijakan bukan hanya sebagai penonton.
“Sudah saatnya pemuda desa tampil sebagai aktor, bukan sekadar penonton pembangunan,” ujarnya.
Untuk diketahui, FGD ini membuktikan bahwa pemuda desa dan mahasiswa memiliki kapasitas yang sama dan perlu diakomodasi dalam proses perumusan kebijakan. Selanjutnya, pembicara juga menyoroti berbagai tantangan generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Diskusi ditutup dengan penyampaian rekomendasi. Dalam rekomendasinya, IPDA menekankan pentingnya keterlibatan koperasi petami dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Selanjutnya, pengawasan berbasis komunitas untuk mencegah penyimpangan data dan anggaran serta edukasi gizi dan kemandirian keluarga menjadi penting untuk diakomodir pemerintah. Pasalnya, ketergantungan keluarga diakibatkan tidak adanya kemandirian.
