SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Ancaman gagal serap hasil panen tembakau kembali membayangi petani di Kabupaten Probolinggo. Memasuki musim panen raya 2025, banyak gudang besar dikabarkan belum menunjukkan minat menyerap tembakau petani, memicu kekhawatiran akan jatuhnya harga dan kerugian besar di tingkat petani.
Menanggapi kondisi tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo angkat suara. Ketua DPC HKTI, Ir. Agus Salehhuddin, menilai situasi ini tak boleh dibiarkan berulang seperti tahun-tahun sebelumnya.
“HKTI berkepentingan memastikan hasil panen tembakau terserap optimal. Kami akan menjembatani dialog antara petani dan industri, termasuk mendorong DPRD dan OPD teknis untuk memanggil pihak gudang,” tegas Agus, Selasa (17/6/2025).
HKTI juga menyuarakan harapan agar harga tembakau tetap berada dalam batas wajar, minimal Rp60.000 per kilogram, agar petani tidak merugi akibat biaya produksi yang kian meningkat.
Tak hanya bicara soal harga, HKTI juga mulai menjajaki solusi jangka panjang bersama pemerintah daerah, termasuk menghidupkan kembali Industri Kecil Menengah (IKM) rokok yang dulu sempat menjadi penopang utama serapan tembakau lokal.
Langkah konkret pun mulai disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Pemkab mendorong penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai motor baru industri rokok skala kecil.
“KIHT ini kami rancang agar para IKM rokok bisa bangkit kembali. Tahun 90-an, kita punya 85 unit IKM rokok yang menyerap tembakau lokal secara signifikan,” jelas Kepala DKUPP, Taufiq Alami.
KIHT ditargetkan beroperasi dalam waktu dekat dan diproyeksikan dapat menampung sekitar 15 perusahaan rokok skala kecil (PR kecil), masing-masing menyerap 20–30 tenaga kerja. Jika beroperasi maksimal, potensi serapan tembakau lokal bisa terdongkrak secara signifikan.
Meski begitu, Taufiq mengakui tantangan utama masih pada aspek regulasi dan izin, khususnya pendirian koperasi rokok sebagai prasyarat utama menjadi bagian dari KIHT.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo juga turut melakukan pemetaan kondisi lahan dan produksi.
Kepala Dinas, Arief Kurniadi, menyebut pihaknya telah menyusun data perkiraan produksi, luas tanam, dan potensi surplus panen tahun 2025.
“Langkah ini penting agar kita bisa merumuskan strategi distribusi bersama. Serapan tidak bisa diserahkan ke pasar semata. Ini kerja kolektif semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar produksi petani tembakau tidak sia-sia akibat tidak adanya pasar.
Kendati penuh tantangan, sinergi antara HKTI, Pemkab, dan pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Jika KIHT berhasil diwujudkan, bukan hanya serapan tembakau yang tertolong, tetapi juga pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan tembakau.
