SUARARAKYATINDO.COM, PROBOLINGGO — Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mendapat tanggapan kritis dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Probolinggo. Mereka menilai pemerintah daerah terlalu cepat berpuas diri meski capaian IPM masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Dalam laporan resmi BPS Jawa Timur pada 5 November 2025, IPM Kabupaten Probolinggo tercatat sebesar 71,65, atau naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, capaian ini menempatkan Probolinggo di peringkat 32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, masih di bawah Situbondo dan Bondowoso. Sementara rata-rata IPM Jawa Timur sendiri mencapai 76,13.
Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin atau yang akrab disapa Apod, menilai peningkatan tersebut belum layak dirayakan. Menurutnya, capaian IPM saat ini masih belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2030, yang menargetkan IPM sebesar 71,86 untuk tahun 2025.
“Jangan dianggap sepele, meski hanya kurang 0,21 poin, angka itu mewakili kesejahteraan lebih dari sejuta penduduk. Pemerintah seharusnya malu karena target yang mereka tetapkan sendiri tidak tercapai,” ujar Apod.
Ia menambahkan, tiga indikator utama pembentuk IPM yaitu umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS) memang menunjukkan tren positif. UHH naik dari 73,93 menjadi 74,10 tahun, HLS meningkat dari 12,64 menjadi 12,80 tahun, dan RLS juga naik dari 6,31 menjadi 6,43 tahun. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah posisi daerah secara kompetitif di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Apod juga menyoroti inkonsistensi antara penghargaan dan hasil kerja pemerintah daerah. “Pemerintah Kabupaten Probolinggo sering menerima penghargaan, termasuk penyerapan anggaran terbaik di Jawa Timur. Tapi penghargaan itu tidak tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak sekadar berfokus pada pencitraan dan seremoni, tetapi benar-benar melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian pembangunan manusia. “Harus ada keseimbangan antara kerja dan hasil. Jangan sampai pemerintah hanya jadi tong kosong nyaring bunyinya,” pungkasnya.
