Oleh: Atiqurrohman
Saya sebenarnya agak malas untuk menanggapi berbagai serangan dan tuduhan terhadap Cak Imin. Sebab, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan justru akan merusak dan memperburuk kualitas pemilu dan demokrasi kita.
Seharusnya pemilu menjadi laga perdebatan dan pertarungan soal gagasan dan visi besar mengenai nasib dan masa depan Indonesia. Kini malah terjebak pada urusan personal atau privat yang itu sangat membosankan dan menjenuhkan akal sehat publik.
Setidaknya ada dua isu atau narasi yang santer yang dialamatkan pada Cak Imin sekarang ini. Pertama, soal korupsi sistem proteksi TKI, tahun 2012 silam. Kedua, soal relasi PKB dan NU.
Bagi saya, kasus sistem proteksi TKI ini terkesan politis dan penuh kepentingan terselebung. Karena diungkap ketika momentum pemilu berjalan. Apalagi kasus ini sudah 11 tahun lamanya.
Sehingga rasa curiga pun muncul dibenak publik, mengapa KPK baru saat ini mau mengusut dan menyelediki kasus tersebut. Dan mengapa tidak tahun-tahun sebelumnya. Dugaan KPK bermain politik kepentingan itu sangat sulit terhindarkan.
Meskipun, KPK sudah menjelaskan berkali-kali, bahwa penyelidikan kasus sistem proteksi TKI ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Cak Imin. Namun realitasnya, tidaklah demikian. Apa yang dilakukan KPK sedang mencoba membunuh karakter Cak Imin.
Untungnya, Cak Imin tetap santai dalam merespon kasus tersebut. Ia bertindak layaknya seorang negarawan, bahwa ia akan mentaati proses hukum dan menghormati marwah lembaga KPK sebagai anak kandung dari reformasi.
Dan ia percaya, lembaga anti-rasuah itu tetap bekerja secara profesionalitas dan mengedepankan kepastian hukum. Bukan bekerja atas dasar kepentingan terselebung, alias ada udang dibalik batu.
****
Selain itu, saya berharap, relasi NU dan PKB segera membaik dan harmonis kembali. Sebab, bagaimana pun juga PKB merupakan anak kandung sah dari PBNU yang lahir 25 tahun silam. Dan itu menjadi fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan lagi.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya bila warga Nahdliyyin bersama-sama mendukung dan menguatkan PKB. Sebab, hanya PKB-lah satu-satu partai politik yang lebih otoritatif untuk menjaga paham “Ahlus Sunnah wal-Jamaah Annahdiyyah” di republik ini.
Dan Cak Imin mengaku, bahwa ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden atas dasar mandat sejarah dan ideologi untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan politisi NU terdahulu, serta menjaga kebhinekaan dan persatuan negara Indonesia.
Hal itu Cak Imin buktikan dengan mengeluarkan dekrit kepada jutaan kader dan simpatisan PKB di Stadion Manahan, Solo. Salah satu poin yang paling fundamental adalah berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan ajaran pendiri Nahdlatul Ulama.
Jadi, cukup disayangkan sebetulnya bila warga Nahdliyyin memilih partai politik lain ketimbang PKB. Karena saya yakin partai politik lain itu tidak mempunyai komitmen sama sekali dalam menjaga dan mengamalkan faham Aswaja.
Lagi pula, partai sekuler seperti PDIP, Gerindra dan Golkar tidak memiliki akar historis dan ideologis terhadap warga Nahdliyyin. Semua partai politik itu berdiri diatas kepentingan dan tujuannya masing-masing.
Dengan demikian, saya sebagai orang yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi dan kultur Nahdhatul Ulama, saya ingin katakan, bahwa saya adalah warga Nahdliyyin, saya memilih Cak Imin dan PKB.
