Menu

Mode Gelap
Genggong Go Green ke-7, Gerakan Moral Bersepeda untuk Efisiensi Energi Modafinil Online Doctor: Revolutionizing Access To Cognitive Enhancement Unraveling Lizzy Murder Drone Cases and Practical Safety Guidance for Residents Murder Drones Characters Meet the Cast of the Dark Animated Series and Their Roles Knights of Guinevere Character Sheets with Hero Profiles and Ability Guides Knights of Guinevere Character Sheets with Hero Profiles and Ability Guides

Daerah

Komisi III DPRD Probolinggo Tekankan Transparansi dan Perbaikan Sistem Usai Temuan Audit BPK

badge-check


					Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, (6/8/2025). (Foto: Zeqi/Suararakyatindo) Perbesar

Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, (6/8/2025). (Foto: Zeqi/Suararakyatindo)

SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo menunjukkan peran strategisnya sebagai penjembatan antara pemerintah daerah, penyedia jasa, dan masyarakat dalam menyikapi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp1,3 miliar yang mengarah pada salah satu penyedia konstruksi.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (6/8/2025), Komisi III DPRD Probolinggo membuka ruang klarifikasi terbuka guna meredam spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

“Forum ini bukan untuk menyudutkan siapa pun, tapi menjadi wadah penyelesaian yang terbuka, adil, dan konstruktif,” kata Sekretaris Komisi III DPRD, Deni Ilhami.

Menurut Deni, kehadiran PT Bahtera Kurnia Abadi selaku pihak yang disebut dalam audit, merupakan bentuk itikad baik dan komitmen terhadap transparansi.

Kuasa hukum perusahaan tersebut, Prayuda Rudy Nurcahya, menyatakan bahwa kliennya tidak terkena sanksi blacklist dan siap melakukan perbaikan internal.

Ia pun mengapresiasi DPRD karena merespons permintaan klarifikasi secara cepat dan terbuka.

Di sisi lain, Komisi III juga memanfaatkan forum ini untuk kembali menegaskan keberpihakan pada pelaku usaha lokal dalam proyek-proyek pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin dana APBD hanya memperkaya pihak luar. Harusnya ekonomi daerah juga ikut bergerak,” tegas Deni.

“Keterlibatan usaha lokal bukan hanya ekonomi, tapi juga pemerataan hasil pembangunan,” tambah Deni.

RDP ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi forum strategis dalam menyelesaikan potensi konflik dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

“Tujuan akhirnya adalah melahirkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan tepat sasaran,” tutup Deni.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahjo Saputra menjelaskan bahwa pemilihan Asphalt Mixing Plant (AMP) dalam proyek sepenuhnya merupakan kewenangan penyedia jasa, dan tidak ada aturan yang mewajibkan penggunaan AMP lokal. Namun pihaknya terbuka terhadap uji coba penyedia lokal untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Genggong Go Green ke-7, Gerakan Moral Bersepeda untuk Efisiensi Energi

19 April 2026 - 17:10 WIB

Genggong Go Green ke-7, Gerakan Moral Bersepeda untuk Efisiensi Energi

Ketua PC GP Ansor Kraksaan Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Aksi di Rumah Pribadi

19 April 2026 - 13:28 WIB

Ketua PC GP Ansor Kraksaan Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Aksi di Rumah Pribadi

Abd Wahid Resmi Jadi Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan, Tegaskan Dipilih Lewat Pleno Sah

19 April 2026 - 10:53 WIB

Abd Wahid Resmi Jadi Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan, Tegaskan Dipilih Lewat Pleno Sah

Komandan Banser Kraksaan Bantah Keterlibatan Organisasi dalam Aksi di Kediaman Ketua GP Ansor

19 April 2026 - 10:48 WIB

Komandan Banser Kraksaan Bantah Keterlibatan Organisasi dalam Aksi di Kediaman Ketua GP Ansor

Kades Pakel Lumajang Dikeroyok di Rumahnya, Polisi Selidiki Motif Serangan

17 April 2026 - 20:39 WIB

Kades Pakel Lumajang Dikeroyok di Rumahnya, Polisi Selidiki Motif Serangan
Trending di Daerah
error: