Probolinggo – Warga Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, kembali menghadapi krisis air bersih yang semakin memperparah kondisi kehidupan sehari-hari. Ironisnya, wilayah ini berada tak jauh dari aliran Sungai Ronggojalu yang dikenal memiliki potensi sumber air melimpah. Namun, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.
Sorotan tajam datang dari Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo. Melalui anggotanya, Mu’ad dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPRD Kabupaten Probolinggo, menilai lemahnya pengelolaan sumber daya air oleh dinas teknis menjadi penyebab utama krisis berkepanjangan ini.
“Ini bukan masalah baru. Sudah bertahun-tahun warga Tegalsiwalan menghadapi krisis air, tapi dinas terkait belum menunjukkan langkah nyata yang efektif,” tegas Mu’ad dalam keterangannya, Senin (27/5/2025).
Mu’ad menyebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum mampu memanfaatkan potensi Sungai Ronggojalu secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia menambahkan, semestinya sudah ada kajian teknis dan solusi konkret untuk mengatasi persoalan distribusi air.
Salah satu persoalan krusial menurut Mu’ad adalah sistem distribusi air yang tidak merata serta minimnya infrastruktur pendukung. Akibatnya, banyak warga harus membeli air bersih dengan harga mahal atau mengandalkan sumur yang kini mulai mengering akibat musim kemarau.
“Kita tidak kekurangan sumber daya alam, tapi pengelolaannya yang belum maksimal. Masyarakat jangan terus menjadi korban dari buruknya tata kelola,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak agar Dinas PUPR, PDAM, serta instansi terkait lainnya segera melakukan koordinasi dan aksi nyata di lapangan. Menurut Mu’ad, penataan ulang sistem distribusi air bersih menjadi langkah prioritas yang harus segera direalisasikan.
Warga Tegalsiwalan berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan secara serius. Krisis air bersih yang berlangsung bertahun-tahun ini dinilai mencerminkan lemahnya respon dan kurangnya komitmen dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat.
