SUARARAKYATINDO.COM, PROBOLINGGO- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Probolinggo.
Aksi tersebut ditujukan untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti pengadaan mobil dinas baru yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, mereka juga memprotes pemangkasan insentif bagi guru ngaji yang dianggap berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.
“Pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran adalah langkah yang kurang tepat. Seharusnya kepentingan masyarakat yang didahulukan. Ini juga menyangkut kesejahteraan guru ngaji dari Rp500 ribu dipangkas menjadi Rp250 ribu. Kami meminta agar dikembalikan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menemui langsung massa aksi, namun menolak menandatangani pakta integritas yang diminta mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan kebijakan sedang berjalan melalui mekanisme formal pemerintahan.
Aminuddin menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam prioritas pemerintah kota.
“Seperti BOSDA yang sedang diperbaiki aplikasinya agar tepat sasaran, lalu ada gaji guru ngaji yang saat ini masih dibuat peta yang harus menyesuaikan dengan dana, agar tidak seperti dulu, ada yang menerima Rp800 ribu, ada yang Rp400 ribu, ada yang Rp300 ribu. Jadi akan kami buat merata,” jelasnya.
Terkait polemik kendaraan dinas, ia memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga membuka ruang kritik dari masyarakat.
“Termasuk masalah mobil dinas, itu juga sudah selesai. Jadi jika memang masih belum puas dan akan menggelar demo jilid 2, ya silakan, tidak masalah,” pungkasnya.
