Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai solusi besar bagi persoalan gizi dan stunting anak Indonesia. Narasinya sederhana, anak kenyang, anak sehat, anak siap belajar. Namun realitas di lapangan jauh lebih kompleks, bahkan cenderung mengkhawatirkan.
Alih-alih menjadi program yang memperkuat kualitas sumber daya manusia, MBG justru mulai memperlihatkan gejala klasik kebijakan populis, yaitu anggaran jumbo, implementasi tergesa, risiko kesehatan, dan efek domino sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya dihitung.
Pertanyaannya bukan lagi apakah niatnya baik. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini dirancang dengan rasional dan proporsional?
Anggaran Raksasa dan Prioritas yang Dipertanyakan
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran MBG sekitar Rp335 triliun pada 2026. Angka ini bukan sekadar besar melainkan sangat dominan dalam struktur belanja negara, bahkan mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan nasional. (Databooks)
Dari total anggaran pendidikan sekitar Rp757,8 triliun, sekitar 29 persen dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk MBG, sekitar Rp 223,5 triliun. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan digunakan bukan untuk memperbaiki kualitas sekolah, kesejahteraan guru, atau fasilitas belajar, tetapi untuk program makan. (Kementerian Keuangan)
Dalam ekonomi politik, semakin besar anggaran publik, semakin tinggi rent-seeking opportunity (peluang mencari keuntungan pribadi dari kebijakan).
Jika MBG dianggap terpisah dari fungsi pendidikan inti anggaran pendidikan materiil yang tersisa sekitar 14 % dari APBN, yang dinilai tidak mencapai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) secara substansial.
Secara konstitusional, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Namun dengan struktur seperti ini, pendidikan berpotensi menjadi “kendaraan anggaran” bagi program sosial lain.
Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi persoalan arah pembangunan manusia.
Di banyak daerah Indonesia, masih terdapat sekolah rusak berat, ruang kelas darurat, kekurangan guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai. Ketika negara memilih menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk makan gratis, publik berhak mempertanyakan, apakah ini prioritas paling mendesak?
Risiko Nyata: Keracunan Massal dan Keselamatan Anak
Kritik terhadap MBG bukan sekadar teori. Fakta di lapangan menunjukkan adanya berbagai insiden serius.
Data statistik nasional hingga pertengahan februari 2026 menunjukkan lebih dari 28 ribu penerima dilaporkan mengalami keracunan makanan terkait program MBG, dengan ribuan kasus membutuhkan perawatan medis. (Databooks)
Dan kita di kejutkan dengan respon Presiden, yang menganggap kasus ini hanya margin of error yang kecil dari program yang sudah direalisasikan kepada 60,2 juta penerima manfaat.
“(Sebanyak) 28 ribu ini sebagian besar tidak perlu dirawat, hanya sebagian kecil, dan 28 ribu ini dibandingkan 4,5 miliar statistiknya adalah 0,0006 persen, berarti ini adalah 99,9994 persen. Berarti in reality ini harus dikatakan suatu usaha yang berhasil,” sorot Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam logika statistik, mungkin itu tampak minor, namun dalam etika kebijakan publik, setiap angka merepresentasikan anak-anak nyata dengan tubuh yang sakit dan hak atas perlindungan negara yang tercederai. Ini bukan angka kecil. Ini menyangkut keselamatan anak.
Jika di bandingkan dengan kejadian di China, tepatnya di (TK) Tianshui Provinsi Gansu, sebanyak 247 siswa mengalamai keracunan masal, pemerintah China langsung bertindak tegas, dengan menangkap 6 orang yang bertanggung jawab dan memeriksa hamper 30 pejabat, termasuk direktur komisi Kesehatan provinsi.
Berbeda sekali dengan respon pemerintah di Indonesia, mereka hanya membaca kasus keracunan masal sebagai angka statistik, tanpa menindak tegas dan melakukann evaluasi. Dalam hal ini pemerintah terkesan kehilangan akuntabilitas dan legitimasi moral.
Perlu di ingat bahwa kebijakan publik tidak boleh mengorbankan keselamatan atas nama popularitas.
Efek Domino Ekonomi: Ancaman Kelangkaan dan Distorsi Pasar
MBG juga berpotensi menciptakan tekanan baru di pasar pangan nasional.
Program dengan puluhan ribu dapur dan puluhan juta penerima otomatis menyerap bahan makanan dalam jumlah massif: beras, telur, ayam, sayur, susu, dan komoditas lain. Dalam teori ekonomi supply and demand, permintaan besar yang tiba-tiba meningkat dari satu aktor dominan (negara) dapat menyebabkan distorsi harga dan pasokan.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru bisa menjadi korban kedua, harga pangan naik, sementara daya beli tidak meningkat. Ironisnya, kebijakan yang dimaksudkan membantu rakyat miskin berpotensi memperberat beban mereka melalui mekanisme pasar.
Selain itu, skala anggaran yang sangat besar membuka peluang masalah tata Kelola, proyek pengadaan, vendor logistik, kontrak dapur, hingga distribusi bahan. Program sebesar ini selalu memiliki risiko politisasi dan transaksi kepentingan, lebih tepatnya rentan terjadi proses KKN didalamnya.
Seperti yang sudah di sampaikan oleh Aliansi Pemantau Badan Gizi Nasional, bahwa telah terjadi dugaan jual beli titik lokasi dapur gizi. Jika benar, ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi awal dari potensi pembusukan tata kelola program publik.
Paradoks Sosial: Anak Diberi Makan, Guru Tetap Kekurangan
Di banyak sekolah Indonesia, terdapat paradoks yang mulai terasa absurd. Murid mendapat makan gratis dari negara, tetapi gurunya masih berjuang dengan kesejahteraan yang terbatas. Sekolah menerima program makanan, tetapi ruang kelasnya bocor ketika hujan.
Pendidikan bukan hanya soal gizi. Pendidikan adalah ekosistem: guru berkualitas, fasilitas layak, kurikulum baik, dan lingkungan belajar sehat, sehingga menciptakan nuansa pendidikan yang bukan hanya mementingkan formalitas, tapi juga integritas
Jika negara terlalu fokus pada aspek makan, tetapi mengabaikan fondasi pendidikan, maka tujuan mencerdaskan bangsa tidak akan tercapai secara optimal.
Program Baik Tidak Selalu Tepat
Tidak ada yang menolak pentingnya gizi anak. Masalahnya bukan pada tujuan, tetapi pada desain kebijakan.
Stunting sendiri sebagian besar terjadi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga usia dua tahun. Intervensi paling efektif justru berada pada ibu hamil, balita, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar, bukan semata pada anak sekolah.
Artinya, MBG mungkin membantu sebagian aspek kesejahteraan, tetapi bukan solusi utama bagi akar masalah gizi nasional.
Program besar tanpa ketepatan sasaran hanya akan menjadi beban fiskal jangka panjang.
Jalan Tengah yang lebih Rasional
Negara tidak perlu menghentikan MBG sepenuhnya, tetapi perlu menata ulang secara realistis:
1. Fokus pada daerah rawan gizi, bukan universal nasional.
2. Prioritaskan ibu hamil dan balita, bukan hanya siswa sekolah.
3. Perkuat pengawasan keamanan pangan sebelum ekspansi.
4. Jangan mengambil porsi dominan anggaran pendidikan.
5. Perbaiki kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah sebagai prioritas utama.
Investasi manusia tidak bisa disederhanakan menjadi satu variabel: makanan.
Penutup
Kebijakan publik yang baik bukan yang paling populer, tetapi yang paling rasional dan berkelanjutan.
MBG berpotensi menjadi program sosial yang membantu masyarakat jika dirancang tepat. Namun dalam skala anggaran dan implementasi saat ini, program ini justru menunjukkan tanda-tanda kebijakan populis berbiaya mahal dengan risiko tinggi.
Karea bangsa ini tidak hanya membutuhkan anak yang kenyang. Bangsa ini membutuhkan anak yang sehat, cerdas, dan dididik dalam sistem pendidikan yang kuat. Dan itu tidak bisa dibeli hanya dengan sepiring makan gratis.
