SUARARAKUATINDO.COM – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece kian marak menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Merespons hal ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah memiliki dasar hukum untuk melarang pengibaran bendera tersebut, karena dinilai melanggar hukum dan berpotensi menjadi bentuk makar.
“Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/8/2025).
Pigai menjelaskan, pelarangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum internasional, yang memberikan kewenangan bagi negara untuk menjaga integritas nasional dan stabilitas dalam negeri.
Ia juga menyebut bahwa langkah ini mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa pelarangan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi warga negara. Namun, ekspresi yang mengandung simbol non-negara di momen kenegaraan seperti HUT RI dinilai dapat mengganggu nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.
“Sikap pemerintah adalah demi core of national interest, atau kepentingan inti bangsa. Kebebasan ekspresi memang dijamin, tetapi bisa dibatasi oleh negara dalam konteks tertentu,” katanya.
Fenomena pengibaran bendera One Piece ini ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah bendera bergambar tengkorak khas kelompok bajak laut Straw Hat terlihat terpasang di berbagai daerah.
Sebagian warganet menyebutnya sebagai bentuk kreativitas, namun tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan bentuk protes simbolik terhadap situasi politik dan pemerintahan saat ini.
Pemerintah pun diminta bertindak tegas terhadap fenomena ini demi menjaga marwah peringatan kemerdekaan dan simbol-simbol kedaulatan negara.
