SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Di saat sebagian warga Kabupaten Probolinggo masih berjibaku menghadapi dampak bencana alam, Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo justru berubah fungsi menjadi panggung perayaan.
Bukan untuk membahas solusi rakyat, melainkan untuk merayakan ulang tahun Ketua DPRD, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Ironisnya, pesta tersebut berlangsung di jam kerja, di gedung yang seharusnya menjadi simbol perjuangan aspirasi masyarakat.
Kondisi inilah yang memicu kemarahan puluhan kader Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo. Mereka menggeruduk kantor DPRD, Senin (2/2/2026), sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku elit yang dinilai semakin jauh dari nurani rakyat.
Dengan berjalan kaki dari berbagai kampus, massa membawa poster, spanduk, dan teriakan protes. Mereka menuding DPRD tidak lagi hadir sebagai wakil rakyat, melainkan berubah menjadi klub eksklusif para pejabat yang sibuk mengurusi kepentingan pribadi.
“Gedung rakyat disulap jadi ruang pesta. Di saat warga terdampak bencana, pimpinan dewan malah sibuk tiup lilin,” teriak salah satu orator.
Aksi ini dipicu oleh viralnya video perayaan ulang tahun Ketua DPRD yang disebut-sebut dilakukan secara “prank” di lingkungan kantor dewan. Bagi mahasiswa, hal tersebut bukan sekadar candaan, melainkan bentuk penghinaan terhadap penderitaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan panjang terhadap kinerja DPRD.
“Ini bukan soal ulang tahun. Ini soal empati yang mati. Saat rakyat susah, pejabat malah berpesta. Ini potret nyata krisis moral wakil rakyat,” tegas Dedi.
Ia menyebut, selama bencana melanda sejumlah wilayah di Probolinggo, kehadiran Ketua DPRD di lapangan nyaris tak terlihat.
“Tidak turun saat bencana, tidak hadir saat rakyat butuh, tapi muncul saat pesta. Ini ironi yang memalukan,” katanya.
Mahasiswa juga menilai DPRD selama ini lamban merespons berbagai persoalan publik. Mulai dari penanganan bencana, kemiskinan, hingga infrastruktur, dinilai hanya menjadi bahan rapat tanpa realisasi nyata.
Di tengah panas terik matahari, Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi bersama Sekretaris Dewan Yulius Christian akhirnya menemui massa. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai normatif dan cenderung menghindar.
Zubaidi menyatakan, persoalan tersebut akan diserahkan kepada Badan Kehormatan DPRD. “Kami akan proses melalui mekanisme yang ada,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu justru menuai kritik. Mahasiswa menilai DPRD kembali berlindung di balik prosedur, tanpa menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran etika.
“Setiap ada masalah, selalu berlindung di balik badan kehormatan. Rakyat capek menunggu hasil yang tak pernah jelas,” ujar salah satu peserta aksi.
Dedi menegaskan, tuntutan mahasiswa bukan sekadar klarifikasi, melainkan evaluasi total terhadap kepemimpinan DPRD.
“Kalau pemimpinnya tak punya empati, tak punya rasa malu, lebih baik mundur. Gedung DPRD bukan tempat pesta, tapi tempat mengabdi,” tegasnya.
Aksi ini menjadi tamparan keras bagi DPRD Kabupaten Probolinggo. Di tengah krisis, publik justru disuguhi potret elit yang dianggap sibuk membangun citra, bukan menyelesaikan masalah.
Mahasiswa menegaskan, jika tuntutan mereka diabaikan, gelombang perlawanan akan terus berlanjut.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai berpesta. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja,” pungkas Dedi.
