SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan fiskal besar di awal masa jabatannya. Per Juni 2025, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo senilai Rp178,2 triliun, atau hampir 5 persen dari total belanja negara dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Angka ini merupakan bagian dari total utang jatuh tempo tahun ini yang mencapai lebih dari Rp800 triliun, imbas dari strategi burden sharing saat pandemi COVID-19.
Namun, di tengah lonjakan nilai utang yang harus dibayar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kredibilitas dan integritas fiskal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyebut bahwa beban utang ini bukan hal yang mengejutkan. Sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) selama masa pandemi, saat penerimaan negara menurun drastis dan belanja sosial harus ditingkatkan.
“Semua sudah masuk dalam perencanaan utang yang matang. Nilainya besar, tapi pengelolaannya sesuai strategi. Dan yang terpenting: tidak pernah sekalipun kita terlambat membayar,” kata Suminto, dikutip Senin (16/6/2025).
Adapun enam seri SBN besar yang jatuh tempo bulan ini antara lain: FR0081 sebesar Rp142,2 triliun (15 Juni), SNI0625 senilai US$750 juta (23 Juni), serta ST010T2, SPN12250612, dan dua lainnya.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan, risiko dari profil utang 2025 relatif rendah karena kondisi ekonomi yang membaik dan kredibilitas APBN yang tetap terjaga. Ia menyebut, beban utang besar merupakan warisan dari masa krisis yang harus dituntaskan.
“Utang jatuh tempo yang tinggi ini bukan karena pemborosan, tapi karena strategi penyelamatan ekonomi nasional saat pandemi,” tegas Sri Mulyani.
Dia juga menambahkan bahwa penarikan utang pada 2020–2021 mencapai hampir Rp1.000 triliun melalui skema pembiayaan bersama Bank Indonesia. Kini, setelah ekonomi kembali pulih, saatnya pemerintah menunaikan kewajibannya.
Pemerintah menegaskan bahwa selain kemampuan bayar, stabilitas politik dan arah kebijakan fiskal yang konsisten menjadi faktor utama menjaga kepercayaan investor dan pasar. Presiden Prabowo, yang baru saja dilantik, diharapkan mampu mempertahankan kesinambungan kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.
