SUARARAKYATINDO.COM-Yogyakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai DIY memiliki peluang untuk menjadi penyedia utama dalam sektor perikanan air tawar di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada pertumbuhan yang tercatat dalam pergerakan benih ikan air tawar.
“Per 25 September, data perlintasan kita mencatat ada 75,6 juta benih yang dikeluarkan dari Yogyakarta,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini, Sabtu (30/9/2023).
Ishartini melaporkan bahwa berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Yogyakarta, volume benih ikan air tawar yang keluar dari Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 95,8 juta benih, mencakup berbagai jenis seperti nila, bawal, patin, gurami, udang, dan ikan hias. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 38 persen, dengan jumlah mencapai 132,7 juta benih.
Ia juga memproyeksikan bahwa tren kenaikan ini akan terus berlanjut, mengingat pertumbuhan industri pembenihan ikan air tawar yang semakin pesat. Berbagai jenis benih ikan air tawar seperti nila, bawal, patin, gurami, udang, dan ikan hias masih menjadi komoditas yang dominan dalam lalu lintas benih tersebut.
“Jika melihat tren lalu lintas benih dalam beberapa tahun terakhir, kami perkirakan masih akan terus naik,” Imbuhnya.
Lebih jauh lagi, dalam perannya sebagai pelaksana quality assurance (QA), pihaknya terus mengembangkan sistem untuk memastikan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan dari tahap hulu hingga hilir dalam sektor perikanan. Ini mencakup persyaratan standar biosecurity dan jaminan mutu, kesehatan, dan keamanan yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, yang harus dipatuhi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Budhy Setiawan, melihat pertumbuhan lalu lintas benih ikan di Yogyakarta sebagai perkembangan yang positif.
“Sektor perikanan mempunyai kontribusi yang besar tidak hanya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dalam hal ini sebagai penyedia sumber protein hewani bagi masyarakat yang sangat terjangkau,” ujarnya.
Selaras dengan itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menganggap bahwa kunjungan dari Komisi IV DPR RI dan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh BP2MHKP menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi di sektor pertanian, perikanan, dan perlindungan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
