SUARARAKYATINDO.COM – Cirebon, Memasuki tahun 2025, puluhan warga Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, ramai-ramai memposting protes di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak 2020 hingga 2024.
Mereka menyoroti adanya laporan fiktif pada aplikasi Jaga.id, yang hampir 75% di antaranya di nilai tidak sesuai kenyataan, dana desa yang mencapai lebih dari 1.000.000.000 (1 Miliar) pertahun, namun pembangunan, pemberdayaan dan berupa dana Bantuan tidak ada.
Warga menduga pelanggaran tersebut melibatkan Kepala Desa Ujungsemi dan sejumlah perangkat desa.
Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Cirebon, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Banyak Laporan Fiktif, Infrastruktur Terbengkalai” Beberapa temuan warga meliputi ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa, termasuk anggaran pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa yang ternyata tidak pernah dikerjakan.
Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas dan keamanan desa.
Salah satu akun media sosial bernama Om*****s Bar******* menjadi sorotan karena secara vokal mempublikasikan bukti berupa video dan data terkait laporan fiktif.
Sumber: Tangkap Layar aplikasi Jaga.id
Akun tersebut juga mengungkapkan adanya pungutan liar untuk pembuatan KTP/KK sebesar Rp150 ribu, yang seharusnya digratiskan.
Aksi Om*****s Bar******* menuai dukungan luas dari masyarakat, terutama di Grup Anak Putu Patih Semi, sebuah forum warga desa.
“Mantap….
Ada yang berani speak up juga…
Bukan sekedar ngomong tapi disertai dengan video sebagai buktinya……
Wayae wayae, wayae masyarakat kritis terhadap kondisi desa…..
Saya yakin masih banyak yang sadar akan kondisi desa, tepi belum berani saja menyampaikannya.”
tulis salah satu komentar anggota grup, Fajri Nugraha.
“Anggaran untuk irigasi itu ada, tapi pengerjaannya fiktif. Perangkat desa cuma pura-pura tidak tahu. Kalau dibiarkan, lama-lama jadi terbiasa,” keluh warga lainnya.
Seruan untuk Transparansi dan Keadilan
Dukungan terhadap Omp** terus berdatangan. Warga menganggapnya sebagai sosok yang berani menyuarakan kebenaran demi kemajuan desa dan generasi mendatang.
Namun, warga juga menegaskan bahwa aksi protes tidak akan berhenti jika Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak memberikan respons tegas.
Mereka mendesak adanya koordinasi antara Inspektorat dan DPMD untuk memastikan transparansi anggaran desa dan mempertanggungjawabkan dugaan korupsi ini.
“Kami ingin keadilan. Masalah ini harus diselesaikan secara transparan dan adil demi masa depan Desa Ujungsemi,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti laporan ini agar kepercayaan terhadap aparat desa dapat dipulihkan. Jika tidak, mereka berencana melanjutkan aksi protes hingga tuntutan mereka terpenuhi.
