SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Keprihatinan mendalam disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam, menyusul robohnya dua ruang kelas dan rusaknya lima ruangan lainnya di SDN Kalibuntu I, Kecamatan Kraksaan.
Ironisnya, legislator dari daerah pemilihan (dapil) wilayah Kalibuntu ini baru mengetahui kondisi mengenaskan tersebut lewat pemberitaan media.
“Kami ini wakil rakyat, tapi tahu musibah di wilayah sendiri justru dari media. Artinya ada yang sangat tidak beres dengan sistem deteksi dini dan pelaporan infrastruktur pendidikan,” tegas Anam, Sabtu (21/6/2025).
Politikus dari PDI Perjuangan itu menilai kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama antara dinas teknis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dengan DPRD selaku lembaga pengawasan.
Menurutnya, tidak adanya laporan resmi soal kerusakan SDN Kalibuntu I menjadi alarm bahaya bagi sistem pengawasan pendidikan daerah, terlebih di kawasan rawan bencana seperti pinggiran Sungai Kertosono.
“Kalau begini, bagaimana kami bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal? Data dan laporan itu penting sebagai dasar kami mengambil tindakan di tingkat kebijakan,” ungkapnya.
Anam pun mendesak adanya perbaikan sistem pelaporan internal, serta pendekatan berbasis mitigasi bencana dalam pembangunan dan pemeliharaan sekolah, terutama di wilayah rawan abrasi.
Ia juga meminta relokasi sementara bagi para siswa serta pembangunan bronjong yang permanen, agar tidak terulang kejadian serupa.
Lebih lanjut, ia mengkritik pola pembangunan infrastruktur daerah yang cenderung memprioritaskan proyek besar dan ikonik, ketimbang fasilitas pendidikan dasar yang nyatanya lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada proyek mercusuar, tapi abai terhadap bangunan sekolah yang kondisinya terancam. Anak-anak kita berhak atas lingkungan belajar yang aman,” tandas Anam.
Sementara itu, salah satu guru SDN Kalibuntu I, Khoirur Rozikin, menyampaikan bahwa proses belajar-mengajar saat ini masih berlangsung dalam suasana cemas karena kondisi bangunan yang tidak layak.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan secara nyata, bukan sekadar datang melihat lalu pergi tanpa solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah meninjau lokasi dan memulai pembangunan bronjong sebagai upaya awal pencegahan abrasi lanjutan.
Namun para guru dan masyarakat berharap lebih dari itu: sistem pengawasan dan deteksi dini yang aktif, serta pembangunan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
