SIDOARJO – Tragedi runtuhnya bangunan pondok dan masjid di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025, menyisakan luka mendalam bagi keluarga besar pesantren. Peristiwa naas yang terjadi saat santri tengah melaksanakan salat ashar itu menyebabkan puluhan korban luka-luka, bahkan lima orang santri dinyatakan meninggal dunia.
Duka yang meliputi pesantren ternama ini langsung mengundang simpati luas. Sejumlah pejabat penting Jawa Timur, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, segera datang untuk memberikan dukungan moral serta memastikan proses evakuasi berjalan cepat. Aparat gabungan mulai dari BPBD, Basarnas, BNPB, hingga jajaran TNI dan Polri juga terlihat bahu-membahu di lokasi.
Namun, di tengah solidaritas tersebut, absennya jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan publik. Kritik keras disampaikan oleh A Sholeh, Koordinator Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur, yang menyesalkan sikap wakil rakyat dari daerah pemilihan Sidoarjo.
“Pertama, saya sampaikan duka mendalam terhadap musibah yang terjadi pada Pondok dan santri Ponpes Al Khoziny, semoga proses evakuasi berjalan lancar, semua korban dapat segera diselamatkan dan tidak ada korban jiwa yang terus bertambah. Ke dua, saya ingin sampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur, wabil Khusus anggota Dewan Dapil Sidoarjo, kalian merupakan wakil rakyat tetapi kalian samasekali tidak memiliki kepekaa batin dan miskin kepedulian,” ujar A Sholeh kepada wartawan.
Ia secara khusus menyinggung salah satu anggota DPRD Jatim asal Sidoarjo yang saat ini menjabat Ketua Komisi A, Dedi Irwansah, karena tidak terlihat hadir mendampingi korban.
“Kita sangat menyangkan bahwa, sampai hari ini anggota dewan provinsi Jawa Timur dari Dapil Sidoarjo masih belum tampak batang hidungnya. Ini menandakan anggota dewan betul-betul telah mati kepekaan dan kepeduliannya terhadap masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, A Sholeh menyindir keras kebiasaan anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yang justru dinilai lebih menarik perhatian ketimbang musibah rakyat.
“Kunker ke luar negeri yang dilarang Prabowo itu memang pasti sangat menarik ya. Kalau musibah seperti ini mungkin tidak jadi prioritas. Makanya, kalau kemudian masyarakat benci terhadap DPR jangan disalahkan, karena sikap dan tindakan mereka memang justru berjarak dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, sikap abai semacam itu hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif di mata rakyat. Ia mendesak agar partai politik menindak tegas kader yang tidak peka terhadap penderitaan masyarakat, agar tidak menimbulkan preseden buruk.
Akhirnya, A Sholeh menegaskan bahwa lembaganya akan terus melakukan pengawasan kritis serta mendorong aparat penegak hukum maupun partai politik untuk menindak anggota dewan yang gagal menjaga marwah lembaga negara.
