Hukum  

DPR Komisi III Meminta Ketua KPK Firli Untuk Menjelaskan Hasil Pertemuannya Dengan Lukas Enembe

DPR Komisi III Meminta Ketua KPK Firli Untuk Menjelaskan Hasil Pertemuannya Dengan Lukas Enembe
Ketua KPK Bertemu Dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto; Istimewa)

SUARARAKYATINDO.COM- Setelah Ketua KPK Firli Bahuri bertemu dengan Lukas Enembe akhirnya langsung di minta untuk menjelaskan hasil pertemuannya dengan Gubernur Papua itu oleh DPR Komisi III.

Memang Firli tujuan bertemu dengan Gubernur Papua itu menjalankan tugas, maka dari itu disarankan untuk menjelaskan secara terbuka atas kehadirannya bersama penyidik untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua.

Kendati Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memahami pertemuan itu dalam hal menjalankan tugas, tetapi Firli tetap perlu menjelaskan ke publik.

Pasalnya, tindakan Firli menyambangi Lukas tentu menyita perhatian dan kritik publik sehingga perlu dijelaskan.

“Karena itu hemat saya, ketua KPK perlu menjelaskan kepada publik mengapa ia memerlukan datang ke tempatnya Lukas Enembe, meski tidak ada aturan hukum yang dilanggar,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).

Sebelumnya, Arsul menilai tidak ada yang salah terkait aktivitas Ketua KPK Firli Bahuri saat mendampingi penyidik memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Penilaian Arsul itu merujuk ketentuan di Pasal 36, Undang-Undang KPK.

“Pasal 36 tersebut kalau pertemuan bersifat pribadi atau tidak ada kaitannya dengan tugas dan kerja penegakan hukum, namun Firli kan datang ke sana dalam konteks kerja penegakan hukum karena dia bersama dwngab tim penyidik KPK,” kata Arsul.

Arsul berujar tidak ada hal yang dilanggar secara hukum terkait dengan kegiatan pimpinan lembaga penegak hukum untuk memimpin tim penyidik datang ke tempat seorang tersangka.

“Apalagi ini kan terkait seorang tersangka yang mengklaim dirinya sakit dan sampai mendatangkan dokter segala dari luar negeri,” mata Arsul.

Arsul kembali menekankan ketentuan Pasal 36. Ia meminta agar aturan iti dilihat secara proporsional dalam memandang kasus Firli.

“Jadi saya kira kita harus melihat Pasal 36 itu dalam konteks proporsionalitas bertemunya dengan seorang yang sudah jadi tersangka,” kata Firli

Tinggalkan Balasan