SUARARAKYATINDO.COM – Bocornya informasi terkait akan diputuskan sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kompak partai politik berencana melawan MK. Fakta ini dikritisi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
“Para wakil rakyat kita tidak nampak menjadi wakil rakyat dan juru bicara dari kepentingan publik malah sebaliknya mereka kompak untuk mendukung apa yang datang dari istana Dan mengabaikan kepentingan dasar dari demokrasi kita,” terangnya, dikutip dari akun twitter @Fahrihamzah, Rabu (31/5/2023).
Dijelaskan di satu sisi sebelumnya kita pesimis dengan berapa partai politik semakin kompak untuk menentang ide demokrasi. Lanjut Fahri Hamzah, apalagi jika sudah terkait dengan kesepakatan antara presiden dengan ketua umum partai politik.
“Tapi, tiba-tiba terkait sistem Pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka yang sedang akan diputuskan oleh mahkamah Konsitusi, mereka begitu kompak dan antusias melawan apabila MK memutuskan sistem tertutup yang akan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita,” kata Waketum Partai Gelora itu.
Selain itu, Fahri Hamzah mengatakan, mungkin saja karena ini masih terkait dengan kepentingan mereka. Mengingat tidak semua anggota dewan berada di nomor satu atau perasaan, bahwa mereka sudah sangat populer dan cukup logistik untuk berperang.
Secara terbuka melawan semua kandidat partai-partai, terutama partai baru yang ingin melawan kekuatan-kekuatan lama yang sudah bertahan dan tidak menunjukkan karya yang signifikan.
Seandainya, lanjut Fahri, sikap ini dilakukan jauh sebelum Pemilu, tentu akan menarik debatnya untuk mengingatkan para wakil rakyat.
“Berlawanan mereka kepada Mahkamah Konsitusi ini seharusnya betul-betul bersumber dari kesadaran, bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu terletak pada wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pencalonan partai politik,” tegasnya.
“Wakil rakyat harus berkaca dan mengajak diri, bahwa selama ini mereka terlalu melayani kehendak partai politik dan pengurusnya daripada mau melayani kepentingan rakyat yang memilihnya,” ungkap Politisi asal Sumbawa itu.
Memang waktu sudah tak cukup lagi untuk mempersoalkan hal-hal yang substansial itu.
“Semoga sistem Pemilu ke depan tetap terbuka, agar rakyat bisa mendorong untuk menggunakan hak pilih nya dalam menentukan wakil mereka langsung dan tidak disabotase oleh kepentingan partai politik,” harapnya.
“Pemilu kali ini adalah Pemilu paling krusial, karena akan menentukan apakah ke depan Sentralisasi dan Oligarki Akan semakin mengental atau memudar,” pungkasnya.
