SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menerima audiensi dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo di kantor DPRD setempat.
Pertemuan ini membahas dua isu strategis, yakni dana sharing Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Madrasah Diniyah (Madin).
Audiensi yang dihadiri oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, serta Ketua Komisi 3, Mochammad Al-Fatih.
Dalam pertemuan tersebut, Muchlis menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk mengawal aspirasi FKDT, khususnya terkait pencairan dana BPPDGS yang sangat dibutuhkan oleh para guru madin.
“Kami menyadari betapa pentingnya dana ini bagi kesejahteraan guru madin dan keberlangsungan pendidikan diniyah. Fraksi PKB akan berupaya maksimal agar dana sharing ini dapat tersalurkan dengan optimal,” ujar Muchlis.
Terkait Ranperda Madin, Muchlis juga menegaskan komitmen PKB dalam mempercepat pengesahan regulasi tersebut agar pendidikan diniyah memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
“Kami akan terus mendorong Ranperda ini menjadi Perda agar madrasah diniyah mendapat perlindungan hukum yang jelas dan keberadaannya semakin diperkuat dalam sistem pendidikan daerah,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi 3, Gus Fatih, sapaan akrabnya menekankan pentingnya regulasi ini dalam meningkatkan mutu pendidikan diniyah di Kabupaten Probolinggo.
“Perda Madin bukan hanya tentang eksistensi lembaga pendidikan diniyah, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan santri,” katanya.
Pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan diniyah.
FKDT berharap pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan diniyah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan regulasi, guna mendukung kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Probolinggo.
