Oleh: Atiqurrahman
Penunjukkan Kaesang sebagai ketua umum PSI, bagi saya tidak lebih sekadar kalkulasi politik elektoral semata. Atau lebih tepatnya hanya demi meraup suara pada pemilu 2024 mendatang.
Dan penunjukan itu terlihat prematur dan nyaris tanpa proses politik apa pun. Bahkan tidak ada proses kaderisasi politik yang dijalani oleh Kaesang.
Satu-satunya alasan penunjukkan itu karena popularitas dan pengaruh Jokowi. Kaesang memang memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi, dan mayoritas publik mengenalnya.
Sebab selain sebagai putra Presiden, Kaesang juga sangat aktif di media sosial. Ia adalah seorang Youtuber yang memiliki Subscriber kurang-lebih 2 juta penonton. Apalagi, ia pebisnis muda yang omsetnya mencapai milyaran setiap tahunnya.
Dalam hal ini–saya tidak akan ikut-ikutan mengkritik Kaesang karena masuk partai politik. Sebab, Kaesang adalah bagian dari warga negara dan memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Dan ketepatan ia ditakdirkan menjadi anak presiden sehingga mempunyai “previlege”.
Akan tetapi, kita boleh menguji fikiran Kaesang sebagai politisi sekaligus ketua umum partai politik. Apakah ia punya cita-cita, prinsip dan gagasan mengenai Indonesia ke depan.
Sebab, politik itu selalu berkelindan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dan setiap kekuasaan (pemerintahan) itu mempunyai dua sisi: Ia bisa bermanfaat bagi hidup orang banyak. Tetapi, ia bisa menestapakan hidup orang banyak pula.
Karenanya, menguji fikiran politisi sangat penting sekali. Sebagai proses seleksi terhadap calon pemimpin kita di masa depan. Agar kekuasaan (pemerintahan) itu tidak jatuh pada orang yang salah.
Fikiran Kaesang dan PSI
Dalam pernyataannya, Kaesang menginginkan PSI itu seperti Move Forward Party. Salah satu partai politik berbasiskan anak muda dan berhasil memenangkan pemilu 2023 di Thailand.
Pertanyaannya adalah bisakah Kaesang membawa PSI ke arah itu?.
Sebelum menjawab, mari kita lihat dinamika sejarah PSI terlebih dulu. PSI adalah salah satu partai politik Indonesia yang mengklaim sebagai partainya kalangan anak muda.
Partai besutan Grace Natali ini memiliki dua prinsip politik: Mengutuk segala bentuk tindakan intoleransi dan melawan praktek-praktek korupsi di Indonesia.
Dua prinsip ini, PSI buktikan dengan mengutuk keras tindakan intoleransi yang dilakukan organisasi islam puritan terhadap Ahok.
Dan PSI merupakan salah satu partai politik yang cukup vokal dalam membela Ahok. Bahwa apa yang dilakukan Ahok bukanlah sebuah penistaan agama. Melainkan sesuatu hal biasa saja.
PSI juga mengkritik keras para partai politik yang mengajukan mantan koruptor sebagai calon legislatif. Menurutnya, pencalonan mantan koruptor itu merupakan bentuk penghianatan bagi publik, sekaligus penghinaan bagi akal sehat.
Secara eksplisit, dua prinsip politik PSI tersebut nampaknya sungguh menyakinkan. Bahwa PSI itu seakan berbeda dengan partai politik lainnya. Akan tetapi, dalam perjalanannya, PSI juga terhanyut dalam pusaran gelombang oligarki kekuasaan.
Taring PSI menjadi tumpul ketika melihat jurang ketimpangan dan kesenjangan ekonomi makin lebar. Atau PSI menutup mata atas terjadinya praktek-praktek penggusuran dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.
Dan PSI berdiam diri ketika indepedensi KPK direnggut oleh kekuasaan. Akibatnya ruang gerak lembaga anti-rasuah ini menjadi sangat terbatas dan sempit, terutama soal penindakan korupsi.
Dengan kondisi PSI demikian, rasanya cukup jauh PSI untuk menyamai Move Forward Party (MFP). Mengingat MFP ini salah satu partai politik anak muda berhaluan progresif di Thailand.
Kini MFP ini tengah mencoba mereformasi sistem pemerintahan Thailand yang masih berbau anyir militeristik. Juga mendorong terjadinya demokratisasi diberbagai sektor, serta dibukanya ruang kebebasan selebar-lebarnya.
Setidaknya ada tiga agenda penting yang telah dicanangkan oleh Pita Limjaroenrat sebagai ketua partai politik MFP untuk pemerintahan Thailand ke depan. Yakni demiliterisasi, demonopolisasi dan desentralisasi.
Alhasil, jawaban saya adalah mustahil PSI bisa meniru agenda-agenda politik progresif MFP ini. Kalau PSI masih tetap berada dalam genggaman oligarki kekuasaan. Apalagi Kaesang Pangarep bukanlah Pita Limjaroenrat.
