Daerah  

KNPI Jatim Jumpa Pers: Kawal Kasus Dana Hibah DPRD Jawa Timur Sampai Tuntas

Komitmen dalam mengawal kasus dana Hibah di Jawa Timur, DPD KNPI Jawa Timur gelar Jumpa Pers di Sidoarjo, kemarin 27 Januari 2023
KNPI Jatim gelar jumpa Press. (Foto: KNPI Jatim)

SUARARAKYATIINDO.COM, Sidoarjo – Komitmen dalam mengawal kasus dana Hibah di Jawa Timur, DPD KNPI Jatim gelar Jumpa Pers di Sidoarjo, kemarin 27 Januari 2023.

Agenda ini adalah rangkaian langkah KNPI Jatim dalam menuntaskan kasus dana hibah di Jawa Timur. Sabtu, 28/01/2023.

Agenda yang dimulai pukul 15.00 Wib ini, diawali dengan penyampaian statemen dan pemaparan dari ketua KNPI Jatim sebagai pembuka dalam jumpa pers tersebut.

“Jumpa pers ini adalah bentuk komitmen DPD KNPI Jawa Timur dalam mengawal dan menuntaskan kasus dana hibah di Jawa Timur yang hingga kini ramai diperbincangkan. Setelah kemarin kami melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Jawa Timur dan Kantor Gubernur Jawa Timur yang dilanjutkan dengan tanda tangan petisi oleh pihak terkait,” ujar Ketua DPD KNPI Jawa Timur, Urip Prayitno.

Orang nomor satu di KNPI Jawa timur tersebut menegaskan bahwa KNPI Jatim ingin memastikan ada atau tidaknya keterlibatan yang lain dalam kasus dana Hibah seperti Sahat.

Namun, berdasar sikap para pemangku kepentingan, Dirinya menyebutkan adanya indikasi besar para pimpinan dan anggota lain juga terlibat dalam kasus dana hibah Jawa Timur.

“Berdasarkan fakta di lapangan, setelah adanya aksi demonstrasi dan tanda tangan petisi yang hanya ada segelintir yang merespon dengan bentuk tanda tangan, tentu memperbesar adanya dugaan bahwa mereka juga terlibat dalam kasus ini; baik itu di DPRD Jatim ataupun Gubernur Jatim termasuk juga Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Timur,” tambahnya saat konferensi pers.

Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa tidak hanya persoalan itu yang menjadi bukti untuk mengarah pada dugaan keterlibatan mereka, namun banyak aspek lain yang mengarah pada hal tersebut.

“Dari pola dan sistem dalam dana hibah itu sendiri sudah mengarah pada indikasi yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan tindak korupsi. Pertama, anggaran dana hibah yang di split dibawah 200 Juta. Kedua, areal/titik tertentu yang menjadi pusat pelaksanaan dana hibah seperti Madura. Ketiga pembagian Kuota (baik pimpinan, anggota dan lain sebagainya) serta droping pelaksanaan dana hibah oleh aspirator di luar dapil mereka,” jelas pemuda yang akrab dengan sapaan Urip tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya mengklaim bahwa pola dana hibah yang demikian memang di design agar mudah dalam praktek korupsi di dalamnya.

“Ada banyak rangkaian agenda yang telah kami siapkan dalam mengawal kasus dana hibah Jatim ini, mulai dari aksi demonstrasi, tangan tangan petisi, jumpa pers ini, kajian anggaran, dan investigasi terhadap pengerjaan program terakit,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa DPD KNPI Jawa Timur akan mengkaji dan mengawal kasus dana hibah Jawa Timur hingga tuntas ke akar-akarnya, “Hingga tikus-tikus di gedung sana semua tertangkap,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan