Nomor Urut 1 dan 3 Setuju Dengan Usulan Wapres Terkait Menteri Yang Nyalo di Pilpres 2024, Paslon Nomor Urut 2?

Nomor Urut 1 dan 3 Setuju Dengan Usulan Wapres Terkait Menteri Yang Nyalo di Pilpres 2024, Paslon Nomor Urut 2?
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan sambutan. (Foto: Ig @kyai_marufamin)

SUARARAKYATINDO.COM- Kubu capres-cawapres Pilpres 2024 pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD setuju dengan usul Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin soal menteri yang maju di Pilpres wajib mundur dari jabatannya.

Ma’ruf Amin menyebut pemerintah berpeluang mengevaluasi peraturan soal cuti bagi menteri yang maju pilpres usai Pemilu 2024, dikutip dari Antara pada Jumat, 29 Desember 2023. Menurutnya, ada baiknya menteri yang maju sebagai capres atau cawapres wajib mundur dari jabatannya di pemerintahan.

Maruf Amin usul menteri mundur saat maju di Pilpres

Usulan Wapres Maruf Amin disampaikan saat hadir dalam program siaran televisi swasta pada Jumat lalu, 29 Desember 2023. Wakil Presiden mengatakan, pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju Pilpres usai gelaran Pemilu 2024. Menteri, kata dia, sebaiknya mundur dari jabatan saat menjadi capres atau cawapres.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju Pilpres) mundur,” kata Maruf.

Sejauh ini menteri maju pilpres tak harus mundur. Namun wajib cuti saat kampanye. Menurut Maruf, ada dua yang kudu diperhatikan bila menteri maju pilpres. Pertama, apakah ia tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan. Kedua, apakah ada indikasi ia menyalahgunakan jabatan atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, Maruf Amin menyarankan agar aturan terkait menteri maju Pilpres tak harus mundur kudu direvisi. Supaya, kata dia, tak ada pelanggaran dan tak ada pekerjaan yang dikorbankan. Sebab, Ma’ruf tak menampik bahwa gelaran Pilpres 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang.

Tanggapan kubu Anies-Cak Imin

Adalah cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang memberikan tanggapan terkait usulan Maruf Amin.

Pihaknya menyetujui inisiatif itu. Menurut Cak Imin, capres-cawapres yang masih menjabat sebagai menteri akan sulit menjaga independensi. Apalagi yang bersangkut merupakan bagian dari pemerintah sekaligus kontestan Pemilu.

“Setuju sekali, independensi aparat pemerintah termasuk pada menteri, kalau bisa mundur,” ujar Cak Imin di Madiun, Jawa Timur, pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Dalam keterangan yang diterima Antaranews di Jakarta, Sabtu, Muhaimin mengatakan jika seorang menteri tidak ingin mundur dari jabatannya saat berkompetisi dalam pemilu, maka sudah seharusnya yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka tentang cuti kerjanya. Sehingga, kata dia, tidak menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatan yang diemban.

Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi ini meyakini bahwa penting bagi para pejabat eksekutif untuk melakukan hal tersebut. Selain menteri, dia juga mengimbau para penegak hukum, termasuk anggota Polri, untuk tetap menjaga netralitas selama pemilu supaya tidak terindikasi merugikan pihak mana pun.

“Tetapi, lebih penting dari itu, kepolisian harus netral. Kami menemukan indikasi-indikasi (oknum) aparat hukum mulai melakukan langkah-langkah yang mengganggu netralitas,” kata Muhaimin.

Tanggapan kubu Ganjar-Mahfud

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sepakat dengan Maruf Amin. “Kalau saya cenderung setuju mundur. Nah itu bagus,” kata Ganjar di Pondok Pesantren Al Iman Bulus, Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Kata dia, cuti panjang bisa menjadi opsi terbaik bila para menteri yang menjadi kandidat tak ingin mundur dari jabatan. “Ya minimal cuti panjang lah sampai selesai,” katanya.

Ganjar mengatakan, secara aturan saat ini menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres tak wajib mundur dari jabatan. Namun, pihaknya menilai usulan dari Wapres Maruf Amin sangat baik dan perlu dipertimbangkan ke depannya. Karena hal ini bisa meminimalkan potensi pelanggaran, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara.

“Kalau sebenarnya kemarin ketentuannya mundur. Karena ini (menyangkut) etik terus kemudian mengganggu kinerja. Memang sangat baik kalau mundur gitu,” ujar Ganjar.

Tinggalkan Balasan