Hukum  

Penundaan Sidang Praperadilan Mardani Maming

Penundaan Sidang Praperadilan Mardani Maming
Penundaan Praperadilan Mardani Maming. (Foto; Suara.com)

SUARARAKYATINDO.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada penundaan sidang praperadilan terkuat kasus yang diajukan oleh Mardani Maming. Pasalnya, Maming masih diminta untuk koordinasi.

Awalnya, KPK menjelaskan alasan pihaknya meminta penundaan sidang praperadilan dengan pemohon praperadilan Mardani Maming karena masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi.

Penundaan Sidang Praperadilan itu kabarnya ditunda sampai pada tanggal 19 Juli 2022 nantik. Sebab, persiapan dalam sidang itu penting dan hal itu harus difikirkan dari sekarang.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa persiapan ini penting. Dalam hal ini, pihaknya sedang menyiapkan bahan jawaban pada persidangan praperadilan pekan depan.

“Proses ini penting agar persidangan ke depan dapat berjalan lancar,” kata Ali dalam keterangannya, Rabu 13 Juli 2022.

Baca Juga:  Luar Biasa! Presiden Jokowi mengeluarkan Aturan Baru Terkait Pemilu 2024, Simak Aturannya

Sidang praperadilan tersebut, kata dia, seharusnya berlangsung pada hari Selasa 12 Juli 2022. Akan tetapi, ditunda hingga Selasa 19 Juli 2022 karena pihak KPK berhalangan hadir.

Ali menegaskan bahwa permohonan praperadilan tersebut tidak menghalangi upaya penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin pertambangan yang menjerat mantan Bupati Tanah Bambu tersebut.

Menurut Ali, praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan seseorang sebagai tersangka, tidak menyentuh substansi pokok perkara.

“Jadi, tidak menyentuh aspek materiel, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dalam penyidikan oleh KPK,” ujar Ali.

Ali mengatakan bahwa penyidikan perkara ini secara profesional dan murni penegakkan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga:  Kepala Basarnas Diduga Korupsi, Begini Respon Presiden Jokowi

“KPK berharap penegakan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait,” ucap Ali.

Pada 27 Mei lalu, Mardani mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sementara itu, kuasa hukum Mardani Maming, Bambang Widjojanto, merasa keberatan atas penundaan sidang praperadilan atas penetapan tersangka kliennya oleh KPK.

“Hal-hal seperti ini sebaiknya tidak terjadi, persoalan di sini alasannya menunda sidang untuk mempersiapkan dokumen, menurut saya kurang tepat,” kata Bambang dalam persidangan di ruang sidang I PN Jakarta Selatan, Selasa 12 Juli 2022.

Tinggalkan Balasan