SUARARAKYATINDO.COM, PROBOLINGGO – Pelaksanaan ajang SAE Run Highway 2026 di ruas Tol Probolinggo- Banyuwangi (Probowangi), Minggu (8/2/2026), memantik kritik keras dari kalangan mahasiswa. Aliansi BEM Probolinggo Raya menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi daerah yang tengah dilanda banjir di sejumlah kecamatan.
Koordinator Isu Lingkungan dan Agraria Aliansi BEM Probolinggo Raya, Hedi Firmansyah, menyebut perhelatan olahraga itu mencerminkan kekeliruan arah kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai narasi “Energi Kebangkitan” dan “Hal Baru” yang digaungkan saat pembukaan acara justru bertolak belakang dengan kondisi masyarakat terdampak banjir.
Menurut Hedi, di saat ribuan warga di wilayah seperti Dringu, Gending, dan Tongas masih berjibaku dengan lumpur serta kerusakan pascabanjir, kehadiran sejumlah pejabat di acara lari tersebut menjadi ironi tersendiri.
“Ketika masyarakat masih membersihkan rumah dan memulihkan ekonomi keluarga, pejabat justru tampil dalam seremoni di jalan tol. Ini menimbulkan kesan abai terhadap penderitaan warga,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyoroti aspek penganggaran. Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana disebut hanya sebesar Rp10 miliar, sementara estimasi kerusakan infrastruktur akibat banjir mencapai sekitar Rp13 miliar. Di sisi lain, anggaran konsumsi rapat pejabat dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah.
Hedi mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Menanggapi pernyataan Bupati yang menyebut SAE Run sebagai inisiatif komunitas, ia menilai alasan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral pemerintah dalam menentukan momentum dan sensitivitas kegiatan.
“Kalau komunitas bisa menggandeng sponsor untuk event besar, seharusnya pemerintah juga bisa mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak ketiga guna menutup kekurangan anggaran penanganan bencana,” tegasnya.
Tak hanya eksekutif, Aliansi BEM juga mengkritisi peran legislatif. Hedi menilai DPRD belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan alokasi anggaran daerah.
Ia mendorong agar DPRD lebih fokus pada penyelesaian persoalan banjir yang dinilai berulang setiap tahun. Sebagai bentuk sikap resmi, Aliansi BEM Probolinggo Raya menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, meminta transparansi biaya penyelenggaraan SAE Run serta audit menyeluruh terhadap anggaran mitigasi bencana.
Kedua, mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Ketiga, mendorong realokasi anggaran kegiatan seremonial untuk perbaikan infrastruktur terdampak.
Hedi menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal isu tersebut agar pemerintah daerah lebih mengutamakan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang dibutuhkan warga hari ini adalah solusi nyata atas banjir dan kerusakan infrastruktur, bukan sekadar seremoni,” pungkasnya.
