SUARARAKYATINDO.COM-Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun, sampai saat ini KPK kesulitan memeriksa Lukas karena ia beralasan sakit.
Proses hukum Lukas Enembe belum selesai sampai sekarang, maka dari itu, Tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi di Papua, Martinus Kasuay, meminta pemerintah pusat menunjuk Penjabat Gubernur Papua untuk menggantikan Lukas Enembe yang sedang sakit.
Lukas Enembe saat ini juga terseret kasus hukum di KPK. “Untuk urusan pemerintahan, pemerintah pusat secepatnya menunjuk penjabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua,” kata Martinus dikutip dari Antara, Minggu (23/10/2022).
Menurut Martinus, dalam beberapa waktu terakhir, para elite politik dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua sibuk mengurusi kesehatan Lukas dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Apalagi, saat ini jabatan Wakil Gubernur Papua juga kosong setelah Klemen Tinal meninggal dunia pada Mei 2021.
“Kalau sekarang gubernur sakit, biarlah dokter dan perawat yang mengurusnya,” ujarnya.
Ia menegaskan pelayanan publik untuk masyarakat Papua harus tetap berjalan. Martinus meminta masyarakat Papua tak diabaikan begitu saja.
“Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit,” katanya.
Martinus berharap Penjabat Gubernur Papua nantinya bisa maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia pun mendukung proses penegakan hukum terhadap Lukas.
“Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” ucapnya.
Selain itu, Martinus mengkritik pernyataan pengacara Lukas yang mengatakan bahwa Lukas merupakan Kepala Suku Besar Papua berdasarkan pengukuhan Dewan Adat Papua versi Dominikus Sorabut.
Menurutnya, pengukuhan itu tidak sah. Ia menjelaskan di Papua terdapat tujuh wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku.
Dalam versi adat Tabi, kepala suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Berbeda dengan di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi kepala suku.
Sebelumnya, KPK telah berkoordinasi dengan tim penasihat hukum Lukas terkait rencana kunjungan tim dokter independen dari IDI ke Jayapura sehubungan dengan kondisi kesehatan Lukas.
KPK berinisiatif untuk memastikan kesehatan Lukas, sehingga meminta tim dokter independen dari IDI untuk melakukan pemeriksaan.
