SUARARAKYATINDO.COM – Kementerian Agama berencana menggelar sidang isbat pada Minggu, 10 April 2024, untuk menentukan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah.
Proses ini kerap memunculkan perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dan organisasi massa Islam, dan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan tanggapan terhadap potensi perbedaan ini.
Dalam keterangan pers usai meresmikan 525 BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan Tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Daarul Archam, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta masyarakat untuk menghormati perbedaan yang mungkin terjadi dalam penetapan awal Ramadan.
Dalam keterangan pers tersebut, Wapres didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
“Sikap yang kita harus bangun adalah sikap saling pengertian, legowo, untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja. Kalau mungkin besok Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silahkan Senin atau Selasa,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres, perbedaan penetapan awal puasa adalah hal yang wajar. Proses melihat keberadaan hilal melibatkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat diinterpretasikan berbeda oleh anggota sidang isbat.
“Setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti ada perbedaan, karena perbedaan kriteria. Karena itu, untuk menyamakan kriteria ini kan belum ketemu,” ujarnya.
Wapres juga mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada ibadah dengan sungguh-sungguh dan merayakan hari kemenangan sesuai dengan jadwal penetapan yang mereka pilih.
“Pokoknya yang ikut pemerintah, lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran lebaran ikut yang lebih dulu, itu tidak betul,” pungkasnya.
