SUARARAKYATINDO.COM, PROBOLINGGO – Panitia Khusus (Pansus) SOTK DPRD Kabupaten Probolinggo mulai mengupas rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat perdana bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (11/2/2026).
Ketua Pansus SOTK, Muchlis, menegaskan bahwa pembentukan OPD baru tidak boleh berdampak pada meningkatnya beban belanja pegawai. Ia mengingatkan, berdasarkan data dari BPPKAD, rasio belanja pegawai saat ini telah mencapai 33,36 persen, melampaui batas ideal yang ditetapkan sebesar 30 persen.
“Jangan sampai pembentukan Bapenda justru memperberat beban belanja pegawai kita,” ujar Muchlis, Kamis (12/2/2026).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BKPSDM mengusulkan langkah optimalisasi sumber daya manusia yang sudah ada. Strateginya adalah memaksimalkan pegawai internal, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan teknologi informasi, guna memperkuat struktur Bapenda tanpa harus merekrut pegawai baru dalam jumlah besar.
Muchlis menilai pendekatan tersebut sebagai solusi realistis agar struktur baru tetap efektif tanpa memicu kritik publik akibat pembengkakan anggaran.
Tak hanya membahas Bapenda, Pansus SOTK juga mencermati rencana penggabungan sejumlah dinas. Di antaranya penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dengan Dinas Perikanan.
Menurut Muchlis, penggabungan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun menghambat jenjang karier pejabat di masing-masing instansi.
“Jangan sampai setelah digabung justru pelayanannya memburuk. Itu yang harus kita antisipasi,” tegasnya.
Saat ini, Pansus masih melakukan simulasi struktur organisasi, termasuk mempertimbangkan komposisi bidang dalam Bapenda, apakah akan dibentuk dengan tiga atau empat bidang.
Pansus memastikan setiap rekomendasi akan disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar soal PAD, tetapi juga menyangkut pegawai dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Muchlis.
