Oleh: Atiqurrahman
Debat Calon Presiden perdana terasa menjadi panggungnya Anies Baswedan. Sebab, ia telah menguasai materi dan mengerti apa yang akan dilakukan ke depan soal hak asasi manusia, penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, argumentasi Anies berangkat dari sebuah kritik atas realitas kondisi hidup masyarakat saat ini, dan sekaligus menyalakan api harapan dan optimisme masyarakat akan terjadinya perubahan yang lebih baik.
Misalnya, Anies mencoba menyitir kualitas demokrasi yang makin turun, kebebasan berpendapat makin terancam, lembaga penegakan hukum kehilangan independensinya, dan lain sebagainya.
Diantara salah satu misi Anies ialah ingin memulihkan kembali pranata hukum yang ada di negara ini yang terlanjur rusak dan bobrok, serta terjadinya ketidakadilan dimana-mana.
Seperti UU IKN yang disahkan secara kilat, hanya 54 hari, dengan tanpa membuka dialog dengan masyarakat. Massifnya peristiwa persekusi dan kriminalisasi pada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Juga terjadinya panggangan lembaga hukum (MK) demi kepentingan segelintir orang.
Karena itu, Anies mengatakan, bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan itu diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan itu tidak boleh terjadi.
